SEMARANG – Kasus kekerasan seksual ekstrem yang berlindung di balik kedok agama kembali mencoreng dunia pendidikan keagamaan di Jawa Tengah. Aparat Kepolisian Resor (Polres) Semarang berhasil membongkar praktik bejad seorang pria paruh baya berinisial AJS (56). Pria asal Kota Salatiga tersebut ditangkap pasca-terbukti melakukan tindakan asusila berupa persetubuhan dan pencabulan berulang terhadap delapan orang santriwati di bawah umur di lingkungan pondok pesantren (ponpes) wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
Guna melancarkan aksi bejatnya, pelaku memanfaatkan status sosial keagamaan palsu dengan mengaku-ngaku sebagai seorang ‘Habib’ atau keturunan suci. Tidak hanya memalsukan identitas, AJS juga melancarkan doktrin sesat serta intimidasi psikologis tingkat tinggi kepada para korban yang masih polos. Pelaku mengeksploitasi kepatuhan spiritual para korban dengan melayangkan ancaman bahwa menolak ajakan bersetubuh akan berakibat pada kesusahan rezeki, dosa besar, hingga ancaman kepastian masuk neraka. Kasus pencabulan santriwati di Semarang ini kini menjadi perhatian serius publik Solo Raya dan sekitarnya.
Berawal dari Tamu hingga Menyusup Jadi Pengajar
Dalam rilis pers resmi yang digelar di Mapolres Semarang pada Kamis, 11 Juni 2026, Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, membeberkan secara rinci mengenai garis waktu (*timeline*) terjadinya tindak pidana asusila tersebut. Rangkaian kejahatan seksual ini diketahui berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni berkisar antara bulan Mei 2023 hingga akhir November 2024.
AKP Bodia menjabarkan bahwa infiltrasi pelaku ke dalam lingkungan pesantren bermula dari statusnya yang hanya merupakan tamu luar biasa yang berkunjung. Seiring berjalannya waktu, AJS menawarkan diri untuk mengabdi di pondok pesantren tersebut tanpa memungut bayaran tinggi. Di sinilah siasat bulus dimulai; pelaku mulai membangun narasi kebohongan dengan mengklaim dirinya sebagai seorang Habib kharismatik yang memiliki garis keturunan suci.
“Awalnya tersangka ini datang hanya sebagai tamu biasa di ponpes tersebut. Namun lama-kelamaan yang bersangkutan menetap untuk mengabdi, kemudian mulai mengaku-ngaku di hadapan para santri sebagai seorang habib guna mendapatkan penghormatan dan kepercayaan penuh,” terang AKP Bodia Teja Lelana di hadapan awak media.
Bongkar 4 Modus Operandi Siasat ‘Habib’ Gadungan Pemburu Santriwati
Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) mendalam terhadap para saksi dan korban, tim penyidik Satreskrim Polres Semarang mengidentifikasi ada empat modus operandi utama yang secara konsisten diterapkan oleh AJS untuk menjerat dan mengunci kesadaran para korbannya, antara lain:
1. Pemalsuan Identitas dan Status Pengajar
Modus pertama adalah manipulasi administratif. AJS menyaru sebagai salah satu jajaran pengajar keagamaan di pesantren tersebut. Padahal, berdasarkan konfirmasi resmi dari pihak pengurus yayasan, AJS sama sekali tidak terdaftar dalam struktur guru resmi. Pekerjaan asli dari tersangka di kartu identitasnya murni merupakan seorang wiraswasta biasa.
2. Manipulasi Religius (Doktrin Penghapusan Dosa)
Modus kedua merupakan bentuk penyesatan logika keagamaan yang sangat keji. Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman anak-anak terhadap dalil agama yang sahih dengan mencekoki mereka doktrin bahwa melakukan hubungan intim bersetubuh dengan dirinya merupakan sebuah jalan pintas sakral untuk menghapus segala dosa keduniawian yang dimiliki oleh santriwati tersebut.
3. Intimidasi Spiritual (Ancaman Surga dan Neraka)
Jika korban mulai menunjukkan gelagat penolakan atau keraguan, AJS akan langsung mengaktifkan modus ketiga, yakni intimidasi verbal bernuansa spiritual. Pelaku mengondisikan mental korban dengan kalimat-kalimat penghakiman ghaib. “Pelaku mengancam, jika menuruti kemauannya maka jalan masuk surga akan terbuka lebar, namun jika berani menolak, maka anak-anak tersebut diancam akan langsung dijebloskan ke dalam neraka jahanam,” urai AKP Bodia.
4. Kedok Pengobatan Alternatif
Modus terakhir yang tak kalah sering digunakan pelaku adalah tawaran penyembuhan ghaib atau supranatural. AJS kerap mencari kesempatan dengan berdalih bahwa santriwati yang bersangkutan tengah mengidap penyakit batin atau fisik tersembunyi, dan satu-satunya metode pengobatan adalah melalui tindakan kontak fisik intim yang berujung pada tindakan pencabulan.
Baca Juga! Penemuan Emas Candi Losari, Diduga Dijarah 1.000 Tahun Silam
Ketakutan Massal Membuat Korban Baru Berani Melapor Setahun Kemudian
Penyebab mengapa kejahatan seksual yang berlangsung sejak 2023 ini baru terendus hukum pada pertengahan tahun 2025 murni disebabkan oleh faktor trauma dan ketakutan hebat (*psychological bar*) yang dialami para korban. Akibat terus-menerus diancam akan dikutuk hidupnya dan dipersulit rezekinya oleh tokoh yang mereka anggap suci tersebut, para korban memilih bungkam dalam penderitaan.
Keberanian kolektif akhirnya muncul pada Mei 2025, ketika salah satu korban memberanikan diri menceritakan petaka yang dialaminya kepada orang tua, yang kemudian langsung bergulir menjadi laporan resmi ke Polres Semarang. Mengetahui dirinya dilaporkan, AJS bersikap tidak kooperatif, kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan, hingga akhirnya polisi terpaksa melakukan tindakan penjemputan paksa di tempat persembunyiannya.
Fakta sosiologis lain yang ditemukan polisi mengungkap bahwa sebelum kasus ini dilaporkan ke ranah hukum, warga di sekitar pesantren sebenarnya sudah menaruh curiga tinggi terhadap gelagat AJS. Bahkan pada Maret 2024, warga setempat sempat melakukan aksi pengusiran paksa terhadap AJS dari lingkungan desa karena kedoknya sebagai habib palsu mulai tercium.
“Warga mengusirnya karena tahu dia memalsukan identitas kehabibannya. Tersangka ini juga memiliki rekam jejak perilaku yang aneh; selama berada di sana, ia tidak pernah sekalipun terlihat melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid maupun di lingkungan pesantren, sebuah hal yang sangat janggal bagi seseorang yang mengaku pemuka agama,” tegas Kasat Reskrim.
Polisi Buka Posko Pengaduan Tambahan
Berdasarkan data kependudukan dan hasil visum et repertum yang dipegang tim penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), delapan orang korban yang sah secara hukum semuanya masuk dalam kategori anak di bawah umur. Rentang usia para korban saat tindak pidana pemerkosaan itu terjadi berada di angka 13 tahun untuk yang paling muda (tingkat dasar/menengah pertama) hingga 16 tahun untuk yang paling tua.
Mengingat durasi kejahatan pelaku yang berlangsung selama lebih dari satu tahun dan sifat pondok pesantren yang tertutup, Polres Semarang menegaskan bahwa angka delapan korban ini kemungkinan besar masih merupakan fenomena gunung es. Pihak kepolisian membuka pintu selebar-lebarnya bagi santriwati lain yang merasa pernah menjadi korban muslihat AJS untuk segera melapor dengan jaminan perlindungan identitas penuh.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya pertambahan jumlah korban seiring berjalannya pengembangan penyidikan. Kami imbau jika ada yang berani melapor, posko PPA kami sangat terbuka dan siap memberikan pendampingan psikologis gratis,” ucap Bodia.
Penerapan Pasal Berlapis UU Perlindungan Anak
Penetapan status hukum AJS sebagai tersangka resmi diputuskan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara menyeluruh pada tanggal 2 Maret 2026. Segera setelah status hukumnya naik, petugas langsung melakukan penahanan rutan demi mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti material.
Atas perbuatan bejatnya yang mencederai masa depan anak dan institusi pendidikan keagamaan, AJS dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Mengingat posisi pelaku yang memposisikan diri sebagai pengajar atau pendidik (meski tidak terstruktur resmi), tim jaksa penuntut umum dipastikan dapat menggunakan pemberatan hukuman berupa tambahan sepertiga masa tahanan dari ancaman pidana pokok maksimal 15 tahun penjara, serta ancaman hukuman kebiri kimia sesuai regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Tips Bagi Orang Tua untuk Mendeteksi dan Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak di Boarding School
Tragedi yang menimpa para santriwati di Susukan ini menjadi pengingat yang sangat pahit bagi para orang tua untuk tidak sepenuhnya melepas pengawasan protektif anak meskipun mereka berada di dalam asrama keagamaan (*boarding school*). Merujuk pada rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, berikut langkah preventif yang wajib dipahami orang tua:
- Amati Perubahan Perilaku dan Emosional: Saat menjenguk anak di asrama, waspadai perubahan psikologis yang drastis seperti anak tiba-tiba menjadi murung, cemas berlebih, menarik diri dari komunikasi, atau menunjukkan ketakutan ekstrem saat menyebut nama tokoh pengajar tertentu.
- Bangun Komunikasi Dua Arah yang Terbuka: Tanamkan pemahaman *sex education* mendasar sejak dini bahwa tidak ada satu pun orang—termasuk guru, kiai, atau pemuka agama—yang boleh menyentuh area sensitif tubuh mereka dengan dalih ritual, pengobatan, atau pembersihan dosa.
- Validasi Keabsahan Legalitas Lembaga: Sebelum memasukkan anak ke sebuah pondok pesantren, pastikan lembaga tersebut memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) resmi dari Kementerian Agama serta melacak rekam jejak para pengajar asing yang tinggal di lingkungan tersebut.
Kasus pencabulan santriwati di Semarang ini diharapkan menjadi momentum evaluasi total bagi Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah untuk memperketat pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas eksternal yang menyusup ke dalam institusi pondok pesantren demi keselamatan masa depan generasi bangsa.
