LIPUTANJATENG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan tersebut dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 di Jakarta, Kamis.
Selain itu, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Kolaborasi Jaga Stabilitas Harga
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Menurutnya, kerja sama tersebut berfokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Melalui sinergi tersebut, inflasi Jawa Tengah dapat tetap terkendali.
Berdasarkan data Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah mencapai 3,08 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen.
Peran BUMD dalam Pengendalian Inflasi
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi. Salah satunya melalui pemanfaatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD membantu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Di sisi lain, organisasi perangkat daerah dan Bank Indonesia Jawa Tengah turut mendukung upaya tersebut. Berbagai pemangku kepentingan juga terlibat dalam menjaga pasokan serta keterjangkauan harga. “Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Ahmad Luthfi.
Produksi Pangan Terus Meningkat
Selain menjaga pasokan, pemerintah memperkuat pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan di Jawa Tengah. Pada 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare. Jumlah tersebut meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, produksi gabah kering giling mencapai sekitar 9,3 juta ton. Setelah dikonversikan menjadi beras, produksinya mencapai sekitar 5,35 juta ton.
Dengan capaian tersebut, produksi beras Jawa Tengah menyumbang sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Tak hanya padi, produksi jagung Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Produksinya naik 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Peningkatan itu menjadi salah satu yang terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
Intervensi dari Hulu hingga Hilir
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah terus memperkuat produksi pangan melalui berbagai intervensi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada sektor hulu, pemerintah memperbaiki 108 daerah irigasi serta menyediakan 5.400 pompa. Selain itu, pemerintah menangani banjir di 60 titik dan memperkuat pola tanam.
Upaya tersebut juga mencakup penyediaan sarana produksi, penerapan corporate farming, ketersediaan benih, serta pengendalian hama. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga produksi pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga komoditas.
Program New Champion untuk Komoditas Cabai
Pengendalian inflasi juga menyasar komoditas cabai. Komoditas tersebut menjadi salah satu pangan yang sensitif terhadap perubahan harga. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program New Champion untuk menjaga pasokan cabai.
Program tersebut mencakup lahan seluas 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali. Melalui program itu, pemerintah berupaya memperkuat produksi cabai sekaligus menjaga ketersediaannya di pasar.
Strategi TPID Jawa Tengah 2026
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi TPID Jawa Tengah 2026 dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dengan demikian, pengendalian produksi dan pasokan pangan berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas harga.
Pada akhirnya, strategi tersebut diarahkan untuk mempertahankan stabilitas inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Jawa Tengah.
